“Mati Saja Harus Bayar Sewa Lahan”: Cerita Angkringan dan Kuburan di Semarang

 “Mati saja harus bayar sewa lahan tiap tahun.” Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut saya, diiringi tawa kecil warga di sebuah angkringan sederhana di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Selasa pagi, 23 Desember 2025.

Angkringan kecil di samping tempat saya tinggal sementara. Tempat kopi hitam, teh hangat, gorengan, dan obrolan yang kadang jauh lebih pahit dari rasa kopi itu sendiri.

Sejak pekan pertama Desember, saya memilih menetap sementara di Semarang. Kota ini tidak asing. Hampir setiap perjalanan “pulang” ke Jepara, saya selalu melintas Kota Lumpia. Bedanya, kali ini saya benar-benar tinggal. Menghirup paginya, merasakan siangnya, dan mendengar kisah-kisah warganya dari jarak sedekat bangku kayu angkringan.

Tiga hari terakhir, pagi saya selalu dimulai di sana. Duduk, menyeruput kopi, mengisi perut seadanya. Pagi itu angkringan lebih ramai. Beberapa warga sekitar ikut bergabung. Obrolan mengalir, dari soal kos-kosan, daya beli, hingga cerita lama yang perlahan membuka tabir sejarah kawasan ini.

Wilayah Tembalang memang padat kos-kosan. Tak heran. Di sinilah kampus-kampus besar berdiri: Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Politeknik Negeri Semarang (POLINES), hingga Poltekkes Kemenkes. Mahasiswa datang, bangunan tumbuh, dan lahan berubah wajah.

Namun, dari obrolan santai itu saya tersentak. Tempat saya tinggal, dan banyak kos-kosan di sekitarnya, dulunya bukan kawasan hunian. Melainkan pemakaman. Khususnya pemakaman warga keturunan Tionghoa.

“Dulu sini bong,” kata seorang warga sambil menunjuk ke depan, samping, lalu ke arah bangunan depan yang juga kos-kosan.

Bong. Di Semarang, itu sebutan untuk makam China atau Tionghoa. Tanah yang kini berdiri bangunan, kamar kos, dan jalan kecil, dulunya adalah tempat peristirahatan terakhir.

Bahkan, hanya sekitar 50 meter dari tempat saya tinggal, masih ada kompleks pemakaman China yang tersisa. Beberapa waktu sebelumnya, saya sempat melihat satu keluarga berziarah. Mungkin karena mendekati Natal. Di antara makam-makam itu, terlihat nisan dengan tanda salib.

“Berarti kamar kos yang saya tempati ini… dulu makam?” tanya saya, setengah bercanda, setengah tak percaya.

“Iya, bong itu,” jawab warga.

Tulang-belulangnya, kata warga, sebagian besar sudah dipindahkan dengan persetujuan keluarga. Ada juga yang mungkin sudah lama tak diziarahi. Waktu dan pembangunan pelan-pelan menghapus jejaknya.

Saya lalu mencari tahu. Bong memang bukan hanya ada di Semarang. Di Surabaya, Mojokerto, Salatiga, dan kota-kota lain di Jawa, makam-makam Tionghoa banyak yang beralih fungsi. Dari tanah sunyi, menjadi ruang hidup yang sibuk.

Obrolan kami pun beralih. Dari cerita makam lama, ke persoalan makam hari ini. Tentang kuburan yang harus disewa.

“Waduh, mati saja harus sewa lahan tiap tahun,” celetuk saya lagi. Kali ini tanpa tawa.

“Masih dipajaki juga,” sambung saya, setengah heran, setengah getir. Bukankah negara seharusnya hadir, bahkan ketika warganya sudah tak lagi bernapas?

Bagaimana dengan keluarga yang hidup pas-pasan? Bukan orang kaya, bukan pula tergolong miskin. Bagaimana jika mereka harus membayar sewa makam setiap tahun untuk orang yang paling mereka sayangi?

Rasa penasaran membawa saya menelusuri lebih jauh. Di Semarang, memang ada sistem retribusi pemakaman. Baik yang dikelola Pemerintah Kota maupun swasta.

Untuk TPU milik Pemkot, dulu tarifnya sekitar Rp1,5 juta untuk tiga tahun. Setelah itu, ada perpanjangan tahunan sekitar Rp136 ribu per tahun. Itu retribusi.

Sementara makam swasta? Harganya jauh lebih beragam. Dari jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan tembus Rp100 juta. Semua tergantung lokasi, fasilitas, dan tipe makam. Kematian pun, rupanya, punya kelas ekonomi.

Namun ada kabar yang sedikit melegakan. Pemerintah Kota Semarang kini mencanangkan program retribusi pemakaman gratis bagi warga Kota Semarang di 14 TPU. Artinya, setidaknya bagi warga setempat, beban sewa lahan makam bisa dihapus.

Angkringan itu kembali sunyi. Kopi saya tinggal ampas. Obrolan berganti topik. Tapi kalimat itu masih menggema di kepala saya: Mati saja harus bayar sewa lahan tiap tahun.

Di kota ini, bahkan kematian pun punya cerita panjang. Tentang tanah, tentang sejarah, dan tentang bagaimana negara seharusnya hadir, dari lahir… sampai liang lahat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *